Hendy's Blog

JAKARTA CITY OF ASSHOLES Episode II - City of Corruption

Laporan : Heru Margianto

Jakarta, KCM

Oleh para pebisnis, Jakarta dianggap sebagai kota yang paling
korup. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Ibu Kota RI ini adalah 3,87.
Selain Jakarta, kota paling korup berikutnya adalah Surabaya (3,93) dan
Medan (4,09).

Demikian hasil survey yang dilakukan Transparency International
Indonesia (TII) terhadap 1305 responden dari kalangan bisnis lokal,
nasional, dan internasional. Survei dilaksanakan oleh Marketing
Research Indonesia di 21 kabupaten/kota pada Oktober hingga Desember
2004.

Rentang indeks penilaian adalah 0 sampai dengan 10. Angka 0
menunjukkan sangat korup. Sementara, 10 menunjukkan bersih dari korupsi.

Hasil survei ini disampaikan Ketua TII Todung Mulya Lubis. Ia
didampingi Sekretaris Jenderal Emmy Hafild. Acara itu diselenggarakan
di Hotel Mandarin, Rabu (16/2).

Menurut survei tersebut, kabupaten/kota yang dianggap paling kurang
korup adalah Kabupaten Wonosobo (5,63), Kota Banjarmasin (5,39), dan
Kota Makassar (5,31).

Bea Cukai

Survei juga mendapatkan, ungkap Todung, interaksi korupsi yang
paling banyak dilakukan pebisnis adalah dengan Bea Cukai (62 persen
dari seluruh transaksi). Berikutnya adalah interaksi dengan kepolisian
(56 persen), militer (49 persen), dan lembaga peradilan (48 persen).

Untuk jumlah suap, total yang dibayarkan oleh responden selama
setahun kepada pemerintah pusat adalah Rp52 miliar. Paling banyak
dibayarkan ke Bea Cukai (Rp23 miliar) dan pihak Pajak (Rp12,7 miliar).

Sementara, di tingkat daerah, total yang dibayarkan responden kepada
pemerintah daerah adalah Rp3,7 miliar per tahun. Lalu, yang dibayarkan
kepada DPRD dan partai politik sebesar Rp2,4 miliar.

"Namun, yang mengejutkan, jumlah suap terbesar per interaksi korupsi
dibayar pebisnis yang menangani proyek bantuan dunia dan lembaga asing
lainnya. Jumlahnya masing-masing sebesar Rp23,6 juta dan Rp22,7 juta
per interaksi. Walaupun, insiden korupsinya terendah yaitu 18 persen
untuk Bank Dunia dan 28 persen untuk lembaga donor asing," kata Todung.

Lebih lanjut, Todung mengingatkan, angka yang ditunjukkan dalam
survei ini hanya mencerminkan keadaan rata-rata 1305 orang pebisnis.
Menurut dia, ini hanya mencerminkan puncak gunung es. Jumlah ini jauh
lebih kecil dari keadaan sebenarnya.

Kemudian, total nilai yang dibayarkan pebisnis diduga jauh lebih
besar. "Tentunya, jumlah yang dibayarkan jauh lebih besar dari kondisi
sebenarnya. Sebab, jumlah sampel perusahaan Indonesia amat kecil
dibanding total keseluruhan perusahaan Indonesia," kata Todung.

Selain itu, lanjut Todung, survei tidak mencerminkan keadaan
sesungguhnya. Karena, banyak orang yang tidak mengakui melakukan suap
dan korupsi. "Kalau pun mengakui, cenderung mengecilkan jumlah yang
dibayarkan atau jumlah interaksi agar tidak kelihatan sangat buruk di
mata pewawancara," demikian Todung Mulya Lubis. (Prim)  

posted by Hendy Tanata @ 18:01